Toko Online Perorangan Cukup Gunakan KTP Untuk Daftar Ulang Izin Usaha Ke Kemendag



Jakarta – Kementerian Perdagangan memberikan insentif bagi bisnis perdagangan online yang belum memiliki izin usaha. Insentif yang diberikan adalah tidak adanya biaya gratis untuk pebisnis yang ingin membuat izin usaha.
Kementerian Perdagangan sendiri sudah mulai mewajibkan semua bisnis perdagangan online memiliki lisensi. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE).
"Secara online, tidak ada pungutan, jika ada cara tidak difasilitasi tanpa pungutan dan dipercepat, menurut arahan Presiden Jokowi, izin usaha harus difasilitasi terutama dalam hal yang berkaitan dengan ekspor," kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (9/12/2019).
PP 80 tahun 2019 mengatur kewajiban pelaku bisnis atau pedagang online untuk memiliki izin usaha. Agus mengatakan para pelaku dapat memprosesnya melalui sistem perizinan yang mencoba diintegrasikan secara elektronik atau pengajuan tunggal online (OSS).
"Nanti kita semua membuatnya lebih mudah karena kita mendaftarkan izin ini tidak harus datang, jadi ada juga semuanya secara online seperti itu," jelasnya.
Kementerian Perdagangan sendiri meminta semua bisnis perdagangan online untuk mendaftar ulang. Di mana, untuk bisnis besar seperti pasar, mereka hanya menunjukkan izin usaha perdagangan (SIUP) dan untuk pelaku bisnis individu, cukup menunjukkan kartu penduduk (KTP) saja.
Sementara itu, untuk bisnis online yang belum memiliki izin usaha sama sekali, Agus mengakui bahwa persyaratan tersebut akan tercantum dalam Peraturan PP Nomor 80 Tahun 2019.
Agus meminta pelaku usaha yang mengurus proses perizinan usaha untuk menemui kendala seperti kesulitan karena orang itu langsung dilaporkan ke Kementerian Perdagangan.
"Jika ada kesulitan dengan orang tersebut, tolong laporkan. (Sanksi) sudah memiliki aturan dalam KUHP dan seterusnya, ada aturan yang terpisah dan itu adalah bagian dari sanksi dan aturan," katanya.
Dalam Kehadiran Pengusaha E-Commerce, Departemen Perdagangan Mempromosikan Aturan Toko Online
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menghadiri Forum E-Commerce Indonesia 2019. Dalam acara tersebut, pihaknya juga menyosialisasikan aturan terkait belanja online sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
"Acara ini adalah tempat untuk mensosialisasikan peraturan yang mengharuskan bisnis memiliki izin jika ingin berjualan di toko online atau e-commerce," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di Kementerian Perdagangan Suhanto, di Jakarta, Senin (12/12) 09/2019).
Suhanto juga melaporkan bahwa forum e-commerce 2019 di Indonesia dihadiri oleh 550 peserta atau lebih dari 500 pendaftaran dibuka. Semua peserta yang hadir berasal dari praktisi platform dan akademisi.
"11 Desember secara khusus mempromosikan produk lokal, dengan tema yang semuanya dapat online, tahun ini Idea mengundang platform produk alami untuk berpartisipasi dalam Harbolnas, untuk menunjukkan kepada industri bahwa perdagangan online telah membantu wilayah tersebut," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Penandatanganan dilakukan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
"Perdagangan melalui Sistem Elektronik, yang selanjutnya disingkat PMSE, adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik," kata Pasal 1 ayat (2) PP ini.
Ditegaskan dalam PP ini, dalam melakukan PMSE, para pihak harus memperhatikan prinsip-prinsip: a. itikad baik; b. peringatan; c. transparansi; d. kepercayaan; e. akuntabilitas f. keseimbangan; dan g. Adil dan sehat. PMSE, menurut PP ini, dapat dilakukan oleh Aktor Bisnis, Konsumen, Pribadi, dan lembaga pelaksana negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang selanjutnya disebut sebagai para pihak.
Menurut PP ini, Pelaku Bisnis Luar Negeri yang secara aktif menawarkan dan / atau melakukan PMSE kepada Konsumen yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu dianggap memenuhi kehadiran fisik di Indonesia dan melakukan kegiatan bisnis permanen di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Memposting Toko Online Individual Cukup Gunakan KTP untuk Mendaftarkan Ulang Izin Usaha ke Departemen Perdagangan yang ditampilkan sebelumnya di Topikindo.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *