KPK Panggil Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar Sebagai Saksi Terkait Kasus Suap Proyek PUPR



Jakarta – KPK memanggil Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Muhaimin Iskandar sebagai saksi terkait dugaan proyek suap di Kementerian PUPR. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini rencananya akan diperiksa sebagai saksi tersangka Hong Arta John Alfred.
"Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka HA (Hong Arta)," kata Komisioner Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (19/11/2019).
Selain itu, KPK memanggil dua mantan anggota DPRD Lampung, yaitu Khaidir Bujung dan Hidir Ibrahim. Keduanya juga dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Hong Arta.
Dalam hal ini, KPK sebelumnya juga telah memeriksa tiga politisi PKB, yaitu Helmy Faishal Zaini, Jazilul Fawaid dan Fathan Subchi, Senin (30/9). Melalui tiga politisi PKB, Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki para saksi & # 39; informasi mengenai dugaan aliran dana ke sejumlah anggota DPR lainnya.
"Sebagai saksi, mereka ditanya apa yang mereka ketahui dan juga seperti apa peran mereka di DPR, apa yang mereka ketahui. Ini misalnya dugaan aliran dana ke sejumlah anggota DPR. Kami sedang mengerjakannya sekarang," kata Febri Diansyah di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (30/9).
Kasus dugaan suap berawal dari operasi penangkapan (OTT) pada Januari 2016. Saat itu KPK menangkap Damayanti Wisnu Putranti, yang masih anggota DPR dari Fraksi PDIP.
Saat itu, Damayanti diduga menerima suap terkait dengan pembangunan proyek jalan yang ditangani oleh Kementerian PUPR. Kasus ini terus dikembangkan oleh KPK hingga kini telah ada total 12 orang yang terlibat, termasuk Hong Arta terbaru.
Hong Arta adalah Direktur dan Komisaris PT SR (PT Sharleen Raya JECO Group). Dia diduga memberikan suap kepada mantan Kepala Badan Pelaksana Jalan dan Jembatan Daerah (BPJJN) Wilayah IX Amran Mustary dan Damayanti.
KPK mencurigai Hong Arta memberi suap Rp 8 miliar dan Rp 2,6 miliar ke Amran. Dia juga diduga memberikan suap dan Rp 1 miliar kepada Damayanti. Suap untuk Amran dan Damayanti diduga diberikan secara bertahap pada tahun 2015 ..



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *