Kementerian Perhubungan akan memberikan sanksi kepada maskapai



Kementerian Perhubungan mengancam akan memberi sanksi kepada maskapai itu

Topikindo.com- Kementerian Perhubungan mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap maskapai jika tidak menerapkan berbagai tarif untuk semua kelas masyarakat. Sanksi akan diatur dalam peraturan baru mengenai tarif batas bawah dan atas yang akan diterapkan pada maskapai penerbangan kelas atas.

"Saya ingin tidak memperlakukannya (subkelas), tetapi jika saya harus, saya harus menerapkannya. Seperti di sekolah, guru memberi siswa-siswanya untuk berperilaku, tetapi jika mereka melanggar aturan, mereka diatur oleh aturan, jika ada tidak ada penalti, "kata (Kemenhub) Budi Karya Sumadi di kantornya (5/4).

Dalam tiket penerbangan, kode sub-kelas terkait dengan batas validitas tiket. Biasanya, semakin lama masa berlaku tiket, seperti subclass Y memiliki masa berlaku tiga bulan, harganya akan semakin mahal. Sebenarnya, Kementerian Perhubungan cenderung ingin memberi kebebasan kepada maskapai dalam menentukan tarif.

Kebebasan diberikan sesuai dengan tarif batas bawah dan atas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Mekanisme Perumusan untuk Perhitungan dan Penentuan Tarif Batas Atas dan Bawah untuk Penumpang Layanan Kelas Ekonomi untuk Komersial yang Dijadwalkan Dalam Negeri Transportasi udara.

Namun demikian, Budi tidak ingin maskapai mengambil keuntungan dari aturan-aturan ini dengan memberlakukan semua tarif yang mendekati batas atas. Budi mengingatkan bahwa daya beli masyarakat berbeda.

Sejauh ini, Budi telah melihat niat baik dari Garuda Indonesia Group dan Lion Air untuk mengurangi harga tiket. Garuda Indonesia memberikan diskon maksimum 50 persen untuk periode 31 Maret – 13 Mei 2019 untuk pembelian yang dilakukan selama Festival Perjalanan Online Garuda Indonesia.

Sementara itu, Lion Air menurunkan harga tiket pada 30 Maret 2019. Namun demikian, perusahaan tidak menentukan jumlah pengurangan harga tiket.

Saat ini, pemerintah masih menyediakan ruang maskapai untuk mengatur bisnisnya kecuali mereka yang mendapat subsidi.

Jika nanti kita terlalu diatur ke bisnis, jika ada sesuatu, pemerintah yang bertanggung jawab, tetapi kecuali jika maskapai disubsidi itu berbeda, "katanya.
Post Kementerian Perhubungan akan menjatuhkan sanksi pada maskapai yang ditunjukkan sebelumnya di Topikindo. .



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *